Rezim Lokal di Indonesia

Memaknai Ulang Demokrasi Kita

• Author(s): Longgina Novadona Bayo, Purwo Santoso, Willy Purna Samadhi,
• Publisher: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
• Pages: 514
• ISBN_10: 6024335628
  ISBN_13: 9786024335625
  
• Language: id
• Categories: Political Science / Political Ideologies / Nationalism & Patriotism , Young Adult Nonfiction / History / United States / State & Local , Political Science / Political Ideologies / Democracy , Political Science / Reference , Political Science / Civics & Citizenship , Young Adult Nonfiction / Social Science / Politics & Government , Political Science / Public Policy / City Planning & Urban Development , Political Science / General , Political Science / Political Process / General , Political Science / Political Freedom ,

Description:...

Demokrasi kerap dianggap sebagai sebuah proyek nasional yang tunggal dan bersifat seragam. Padahal, struktur kesempatan politik di berbagai konteks jelas berbeda-beda dan menimbulkan pengaruh serta akibat yang juga berbeda. Oleh karena itu, studi tentang demokrasi dan demokratisasi perlu diperkuat dengan mengedepankan perspektif lokal, lebih dari pada perspektif pusat (nasional). Di tingkat lokal-lah terletak pusat-pusat kekuasaan yang satu sama lain saling berinteraksi. Dan di tingkat lokal pula imajinasi-imajinasi genuine tentang praktik berdemokrasi dapat ditemukan.

Buku ini adalah hasil studi di 11 daerah yang bermuara pada kesimpulan bahwa rezim lokal yang berbeda-beda dapat dipetakan dalam lima varian rezim: formalis-elitis, konsosiasional, pluralis-kompromis, sosio-kultural, dan formalis-deliberatif. Melalui pemetaan ini, buku ini menawarkan gairah baru untuk melanjutkan dan melakukan re-setting agenda demokrasi Indonesia secara lebih substantif dan tidak melulu terjebak dalam demokrasi electoral. Caranya adalah dengan mengembangkan demokrasi asimetris, yaitu demokrasi yang memahami dan mengakomodasi lokalitas sebagai modal dasar dalam pembangunan demokrasi.  Dengan demikian, proses demokratisasi ke depan dapat berlangsung ‘di daerah-daerah, dari daerah-daerah, untuk Indonesia’. Dengan logika seperti itulah demokrasi asimetris hadir sebagai  bottom-up, sehingga sungguh-sungguh menjadi langkah politik bersama untuk mengelola kebhinekaan Indonesia.